Kumpulan Opini Kompas: Siapa Suruh Tiba Jakarta

Acep Iwan Saidi

Akhir Februari 2012 Jokowi tiba ke Jakarta dengan sebuah harapan. Bukan untuk menjadi gubernur , melainkan mengantarkan kendaraan beroda empat Esemka mengikuti uji emisi. Dan , kita tahu , Jokowi tidak berhasil.

Terlalu naif kalau menyampaikan bahwa kegagalan uji emisi tersebutlah yang memotivasi Jokowi bekerja keras memenangi pencalonannya sebagai gubernur DKI. Namun , hal itu setidaknya menjadi salah satu penanda perkenalan Jokowi dengan Jakarta.

Jokowi hingga dinyatakan sebagai pemenang oleh ”hitungan cepat” , selalu berkata , ”Saya hanya melakukan kiprah dari partai.” Tentu saja , barangsiapa mengikuti trik kepemimpinan Jokowi di Solo , segera bakal maklum , tanggapan tersebut ialah style , juga ”karakter stereotip orang Jawa”. Pendek kata , tanggapan itu ialah penggalan dari ”strategi politik berbasis tradisi Jawa” , yakni dilarang meletakkan ambisi pada bahasa.

Faktanya , Jokowi memang masuk ke Jakarta melalui pintu ”metabahasa”. Ia mulai dengan baju kotak-kotak. Lepas dari siapa yang menggagas kostum politik tersebut , Jokowi-lah yang menggunakannya. Orang boleh membuat konotasi kotak-kotak sebagai ”pengotak-kotakan” warga , tetapi “serangan semantik” ini lebih terasa bernuansa kampanye penghitaman (black compaign).

Dalam perspektif kebudayaan , dan ini lebih terasa ideologis , kotak-kotak ialah penanda keramaian sekaligus kekumuhan. Baju kotak-kotak ialah kostum lapangan , berbanding terbalik dengan safari (birokrat) , jas (eksekutif) , juga baju takwa (religius islam) yang putih dan bersih.

Dengan kostum demikian , untuk menjelaskan Jakarta yang karut-marut Jokowi tidak perlu membuat jargon ”Jakarta Berkumis” yang justru jadi ironis ketika yang mengatakannya berpenampilan perlente. Jokowi mengabstraksi kekumuhan dan menyampaikan solusinya dengan memasuki kekumuhan itu sendiri. Terbukti , ”jargon ideologis” kostum kotak-kotak itu tidak bisa digusur oleh serangan negasi bahasa konotasi ”pengotak-kotakan”. Merujuk Louis Althusser (1984) , kostum kotak-kotak Jokowi telah berhasil menginterpelasi warga Jakarta. Ia memanggil massa untuk menjadikannya subyek sekaligus obyek.

Begitulah seharusnya politik yang ideologis bekerja. Namun , jangan disimpulkan Jokowi berhasil lantaran baju kotak-kotak yang gres diciptakan dan dipakainya semata. Ideologi tidak bisa dibentuk dalam sekejap. Kostum kotak-kotak Jokowi hanya satu varian Maknakulasi dari seni administrasi politiknya yang telah usang dibangun. Kita tahu , semenjak jauh-jauh hari Jokowi telah menanamkan seni administrasi demikian dalam kepemimpinannya di Solo. Dengan bahasa lokalnya , di Solo Jokowi berbagi konsep kepemimpinan ngewongke uwong (memanusiakan manusia).

Kota Tak Bertuan

Tentu saja Jakarta bukan Solo , bahkan juga bukan Betawi. Sebagai metropolitan , Jakarta ialah kota yang tak dipertuan , sekaligus juga tidak bertuan. Dalam kompleksitas kebudayaan urban , beranalogi pada Strinati (1995) , warga Jakarta bahu-membahu ”anonim” satu sama lain. Mereka umumnya tidak saling mengenal kecuali dalam korelasi kepentingan yang lebih sering bersifat sesaat dan materialistik. Kedatangan penduduk , yang kemudian menetap menjadi warga Jakarta , ialah kedatangan dalam konteks kepentingan demikian. Jakarta bukan ”ibu kandung” kebudayaan kebanyakan warganya.

Itu sebabnya , pada dikala tertentu menyerupai Idulfitri , Jakarta ditinggalkan. Sebagian besar warga Jakarta dipanggil oleh ibu kandung kebudayaannya yang tersebar di banyak sekali pelosok negeri. Dari sini kiranya bisa dikatakan bahwa penduduk Jakarta umumnya ialah ”warga seolah-olah”: seperti terikat , padahal tidak memiliki korelasi batin , baik terhadap sesama warga maupun , apalagi , terhadap tanah. Jakarta bukan ”tanah pusaka” , bukan ”tuan kebudayaan”.

Di sisi lain , orang Betawi yang setrik kebudayaan memiliki ikatan batin dengan Jakarta , mau tidak mau , suka tidak suka , harus mendapatkan kenyataan bahwa Betawi ialah sejarah. Kota Tua , yang tidak dirawat itu , menjadi semacam metafora wacana kebudayaan yang terdorong ke sudut sejarah. Ia bahkan dikategorikan sebagai entitas langka yang harus dilindungi (cagar budaya). Itu sebabnya gosip kebetawian tidak bisa dijadikan alat untuk melegitimasi calon pemimpin Jakarta. Dalam konteks budaya , Jakarta ialah kota yang tidak memiliki tuan.

Masyarakat Mengambang

Lantas , gimana Jakarta harus dikelola? Konsep ngewongke uwong Jokowi di Solo kiranya tidak bisa serta-merta diterapkan di Jakarta. Jokowi boleh saja , contohnya , menggeser sedikit permukiman kumuh ke sebelah kiri , tetapi di penggalan lain orang bisa mendesak ke kanan. Dengan kata lain , menjadi insan di Jakarta tidak sama dengan menjadi insan di Solo.

Masyarakat urban ialah sosok yang sanggup berubah dengan cepat , berganti wujud hingga pada titik terekstrem. Media massa , terutama televisi , yang membuat budaya massa , yang terus-menerus mengelola pikiran massa sebagai materi baku industrinya , ialah forum yang kerap menjadi contoh masyarakat urban. Dalam perspektif ini , warga Jakarta umumnya ialah masyarakat yang mengambang.

Namun , justru lantaran itu masyarakat demikian menjadi sangat merindukan panutan. Mereka , setidaknya , membutuhkan pemimpin yang menyejukkan , yang bisa memahami dirinya yang telah anonim itu. Jokowi , saya pikir , harus bisa menjadi ”jantung bagi heterogenitas” masyarakat sedemikian.

Kita berharap Jokowi bisa menyelami situasi demikian. Ia sudah mencicipi ditolak Jakarta dengan kendaraan beroda empat Esemka-nya. Ia lantas membalikkan posisi menguasainya. Namun , ia tetap harus bertaki-taki. Jika tidak , sangat mungkin Jokowi bakal menjadi korban mitos lagu lama: ”siapa suruh tiba Jakarta”.

Acep Iwan Saidi; Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB