Kumpulan Opini Kompas: Negeri Tawuran

Azyumardi Azra

Tawuran antara Sekolah Menengan Atas Negeri 70 dan Sekolah Menengan Atas Negeri 6 yang mengorbankan jiwa akseptor didik , belum usang ini , hampir dipastikan hanyalah tanda-tanda dari penyakit akut yang terus dan bahkan kian diderita negeri ini. Lihatlah , sebelumnya seorang mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar juga tewas lantaran tawuran antarfakultas.

Pada ketika yang sama , tawuran antarkampung dan antardesa juga terus terjadi di banyak sekali tempat dari waktu-waktu. Kejadian mengenaskan yang hampir selalu menjadikan hilangnya nyawa terjadi tidak hanya di desa-desa yang jauh dari jangkauan pegawapemerintah keamanan , juga di perkotaan—seperti Jakarta—yang lengkap dengan personel Polisi Republik Indonesia yang semestinya sanggup bergerak cepat.

Sementara itu , banyak sekali ”tawuran” dalam bentuk lain juga pada lapisan atas , contohnya adanya semacam ”tawuran politik” antara kalangan Polisi Republik Indonesia dan lingkungan dewan perwakilan rakyat pada satu pihak dengan KPK pada pihak lain. Meski ”tawuran” ini tidak melibatkan kekuatan fisik , pergumulan kekuatan terang terlihat dalam ranah publik , yang mengakibatkan kekacauan.

Kepengapan Pendidikan

Tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa , selain merupakan cerminan kesumpekan masyarakat , sekaligus mengindikasikan kepengapan dunia pendidikan kita. Memang berlebihan bila tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa dikatakan sebagai cerminan kegagalan pendidikan. Tetapi terang , tanda-tanda tak sehat ini indikasi dari banyak sekali duduk kasus serius yang dihadapi lingkungan sekolah dan kampus akademi tinggi (PT) yang membuat dunia pendidikan kita setrik keseluruhan menjadi sangat pengap.

Salah satu sumber kepengapan itu yaitu lingkungan sekolah dan kampus yang tidak kondusif. Banyak sekolah dan kampus PT tidak memiliki kemudahan memadai , khususnya untuk olahraga , kesenian , dan banyak sekali medium penyaluran talenta lain. Padahal , fasilitas-fasilitas menyerupai ini sangat esensial tidak hanya untuk menyalurkan talenta dan minat , tetapi juga guna melepas energi berlebih dan gejolak emosional yang sanggup terus meningkat dalam diri cukup umur dan anak muda.

Penyebab kepengapan lainnya yaitu beban kurikulum sangat berat mulai dari tingkat SD , Sekolah Menengan Atas , sampai PT. Setiap semester , para siswa dan mahasiswa harus mengambil 8-11 mata pelajaran/mata kuliah. Dengan beban berat menyerupai ini , sekolah dan PT tidak lagi menjadi lokus pembelajaran dan pembudayaan , tetapi tempat ”penyiksaan” akseptor didik. Tidak heran kalau mereka menjadi sumpek dan bete , yang kemudian mereka lampiaskan ke dalam banyak sekali bentuk penyimpangan , termasuk tawuran.

Karena itu , penyediaan kemudahan sekolah dan kampus yang lebih memadai dan aman untuk pemberadaban akseptor didik merupakan kebutuhan sangat mendesak. Dana amat besar , minimal 20 persen dari anggaran belanja negara (pusat dan daerah) , untuk pendidikan sudah saatnya dikelola setrik lebih bertanggung jawab sehingga tidak ada lagi sekolah dan kampus yang reyot , yang dalam istilah Profesor Winarno Surakhmad menyerupai ”kandang kambing”.

Pada ketika yang sama , beban kurikulum yang menyiksa mestilah dikurangi. Mata pelajaran/mata kuliah yang berdasarkan Profesor Malik Fadjar hanya ”recehan” harus dikembalikan kepada rumpun ilmunya. Dengan trik itu , setiap semester , akseptor didik sanggup mengambil 4-5 mata pelajaran/mata kuliah dengan bobot SKS lebih besar. Melalui trik ini , akseptor didik sanggup memiliki ruang lebih besar bagi imajinasi dan kreativitas.

Tawuran Sosial-Politik

Citra Indonesia sebagai ”negeri tawuran” agaknya menjadi tepat ketika dari waktu ke waktu publik disuguhi banyak sekali tawuran sosial-politik. Ada tawuran sosial di antara kelompok keagamaan berbeda lantaran lenyapnya toleransi yang digantikan fanatisme mazhab dan aliran , yang masing-masing merasa paling benar sendiri. Tawuran semacam ini kian menjadi-jadi lantaran kegagalan pegawapemerintah negara menegakkan aturan dan perilaku pMaknasannya kepada pihak tertentu yang bertikai.

Lalu , lihat pula tawuran politik yang sering terjadi seputar waktu pilkada. Pilkada DKI Jakarta yang aman dan tenang belum usang ini merupakan pengecualian daripada tanda-tanda umum. Banyak pilkada lain di Tanah Air berujung pada tawuran , yang selain mengakibatkan kerusakan kemudahan umum juga korban nyawa. Tawuran politik ini tidak lain yaitu ekses dari fragmentasi dan kontestasi di antara para elite politik yang belum juga mengatakan tanda penyelesaian.

Kini yang tidak kurang serunya yaitu ”tawuran” politik antara kalangan Polisi Republik Indonesia dan dewan perwakilan rakyat pada satu pihak dengan KPK pada pihak lain. ”Tawuran” yang memang tidak melibatkan kekuatan fisik ini terang merupakan buah dari perseteruan yang berlangsung usang di antara pihak-pihak yang ”bertikai”. Pihak pertama merasa sangat terganggu dengan kiprah pihak kedua dalam membongkar masalah korupsi yang melibatkan ”oknum” petinggi Polisi Republik Indonesia dan kalangan anggota DPR. Kini tawuran ini mengambil ”perang daya tahan” (war of attrition) yang meningkatkan ketidakpercayaan dan skeptisisme publik kepada kedua pihak pertama.

Revitalisasi Mediasi

Jika upaya penyelesaian tawuran antarpelajar dan antarmahasiswa melibatkan terutama para praktisi pendidikan terkait dan orangtua , sebaliknya tawuran sosial-politik memerlukan mediasi lebih kompleks. Penyelesaian tidak sanggup hanya diusahakan para pihak yang terlibat eksklusif dalam tawuran , tetapi juga harus melibatkan elite politik lokal dan sentra , civil society , dan kepemimpinan puncak negeri ini.

Sejauh ini , keterlibatan civil society sanggup mengurangi peningkatan intensitas dan proliferasi tawuran sosial-politik. Indonesia diberkahi kekayaan civil society keagamaan dan NGO (LSM) advokasi , yang selalu siap merapatkan barisan untuk mencegah negeri ini terjerumus ke tubir kekacauan sosial-politik dan disintegrasi. Tetapi , sebagai kekuatan moral , mereka memiliki keterbatasan tertentu sehingga tidak selalu sanggup efektif dalam penyelesaian tawuran sosial-politik.

Karena itu , mediasi harus dilakukan kepemimpinan puncak negara ini , Presiden SBY , yang memiliki banyak sekali wewenang untuk memaksakan berakhirnya tawuran sosial-politik. Oleh alasannya yaitu itu , Presiden SBY semestinya tidak memagarkan banyak sekali bentuk tawuran terus berlanjut. Sebaliknya , memerintahkan pegawapemerintah yang berada di bawah wewenangnya—seperti Inspektur Jenderal Djoko Susilo , petinggi Polri—untuk mematuhi ketentuan hukum. Berlanjutnya kebisuan , apologi , dan ketidaktegasan Presiden hanya bakal membuat negeri ini terus terombang-ambing dalam banyak sekali bentuk tawuran.

Azyumardi Azra , Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah; Anggota Advisory Board , International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) , Stockholm

KOMPAS , 8 Oktober 2012