Kumpulan Opini Kompas: Partai Hijau| Partai Lsm

Ivan A Hadar

Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup , 5 Juni , Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendirikan Partai Hijau. Agenda utamanya ialah advokasi lingkungan dan keadilan ekologi. Meski dipastikan belum bisa mengikuti Pemilu 2014 , meningkatnya laju kerusakan lingkungan di Indonesia akhir buruknya kebijakan mendorong para penggerak lingkungan ini untuk ”masuk dan mengubah sistem politik dari dalam” dengan berjuang dalam politik praktis.

Selama ini banyak penggerak LSM cenderung alergi terhadap politik praktis. Boleh jadi akhir stress berat depolitisasi 32 tahun di bawah rezim Soeharto. Namun , beberapa tahun terakhir beberapa lembaga penelitian menganjurkan para penggerak LSM berpolitik semoga demokrasi lebih bermakna. Caranya , masuk ke partai atau membuat partai gres (Demos , 2005). Setidaknya ada dua LSM besar , yaitu Bina Desa dan Walhi , yang berencana dan lalu mendirikan partai politik.

Salah satunya ialah Partai Perserikatan Rakyat (PPR) yang meski dibantah berasal dari Bina Desa , beberapa pendirinya pernah berkiprah di LSM besar ini. Sayang , PPR tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu 2009.

Baik PPR maupun Partai Hijau memiliki asas yang cukup terang , yaitu sosial-demokrasi , keadilan (ekologi) , dan kerakyatan. Tentu saja harus diperjelas perbedaannya dengan asas ekonomi kerakyatan yang juga dianut hampir semua partai politik di Indonesia , termasuk di antaranya Golkar. Pilar utama perekonomian yang menjadi aktivitas partai ini ialah perjuangan kecil , menengah , dan koperasi.

Dengan menyandang visi antitesis ekonomi konglomerasi ini , Golkar seharusnya dikategorikan sebagai partai kiri. Namun , sebagai pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang ketika ini mengambil kebijakan kanan , Golkar kenyataannya ialah partai kanan , berseberangan dengan visinya sendiri.

Hal ini , selain akhir proses deideologisasi Orde Baru , boleh jadi juga diperkuat dengan berakhirnya konflik Barat-Timur awal 1990-an ketika dua teori utama pembangunan , yaitu modernisasi dan dependensia seakan dicampakkan ke tong sampah sejarah ideologi. Khawatir teori ini mengandung ancaman , semua yang berbau ideologi ditinggalkan sehingga tanpa sadar kita tidak punya pegangan.

Pelobi LSM

Di Indonesia , jumlah LSM 4.000 sampai 7.000-an , belum termasuk yang dadakan alasannya ialah ada proyek. Sekitar 1.800 LSM mancanegara , termasuk lembaga LSM yang bergiat dalam pembatalan utang Indonesia tadi , telah memperoleh legalisasi PBB. Mereka berhak ikut sidang umum , juga memperlihatkan statement singkat dan tuntutan kepada anggota.

Apa pun yang dilakukan penguasa dipantau LSM. Bagi LSM berlaku motto yang konon sudah ada semenjak era ke-12: ”Kami ialah raksasa sehingga bisa melihat lebih jauh dan luas ketimbang sang raksasa itu sendiri”.

Kelahiran LSM terbesar terjadi seusai KTT Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro , 1992. Setelah itu , PBB melonggarkan keikutsertaan LSM dalam banyak sekali KTT serta sidang-sidang komite di kantor pusatnya. Berbagai pengaduan , permohonan , protes , pernyataan , dan manifesto mewarnai penggerak LSM sebagai pelobi kepentingan masyarakat akar rumput dan kelanggengan hidup bumi manusia.

Namun , LSM tidak bisa berharap banyak mengikuti walau mengikuti banyak sekali KTT dan lembaga internasional. ”Kebijakan yang bekerjsama bukan diputuskan di sana ,” ungkap Paul Hohnen , mantan diplomat Australia , yang mengoordinasi 12 pelobi top dari Greenpeace International. Perubahan kebijakan dilakukan banyak sekali subdivisi PBB dan ”Prep-Coms” , komite persiapan.

Pengetahuan inilah yang diketahui dan sekarang justru dimanfaatkan banyak sekali LSM internasional , ibarat Greenpeace , Amnesty International , Oxfam , Prison Watch , juga organisasi pencari suaka , kelompok perlucutan senjata , serta LSM pendukung hak asasi anak dan perempuan. Berbagai perubahan substansial dalam kebijakan lingkungan , jender , dan sosial memang berhasil dicapai para pelobi dari LSM.

Para bekas diplomat , ibarat Paul Hohnen , bukan lagi barang langka dalam jalinan PBB-LSM. Ada penggerak LSM yang terlibat dalam perumusan banyak sekali dokumen PBB.

Pemihakan

Hambatan , nyaris hanya ditemui penggerak LSM di Bank Dunia. Setiap tahun , Bank Dunia membagi-bagi puluhan miliar dollar AS proteksi pembangunan kepada penguasa korup , proyek besar yang merusak lingkungan , dan memperlebar kesenjangan sosial. Itulah sinyalemen banyak LSM Utara yang menganggap Bank Dunia sebagai musuh nomor satu. Sebaliknya , banyak LSM Selatan menilai Bank Dunia sebagai sumber dana dan kawan pembangunan.

LSM yang moderat coba melaksanakan perubahan dari dalam lembaga Bretton Wood tersebut dan meneruskan gosip wacana proyek yang dianggap membahayakan negara miskin atau masyarakat luas. Satu hal yang disepakati lebih banyak didominasi LSM di mana pun ialah seni administrasi people centered development yang mengacu pada visi terciptanya masyarakat adil , bebas penindasan , hak asasinya dihargai , dan sanggup menjalani kehidupan setrik layak.

Pemihakan ini harus dilakukan pada dua aras. Pertama , penguatan di tingkat akar rumput semoga rakyat bisa mempertahankan hak-haknya atas sumber daya yang dimiliki. Kedua , gimana mengajar lewat kegiatan advokasi yang mencakup kampanye , lobi , pertukaran gosip , pembentukan aliansi , semoga para birokrat dan anggota legislatif peka terhadap banyak sekali efek negatif proyek pembangunan.

Peran LSM sangat penting di era globalisasi alasannya ialah rakyat kecil dan lemah niscaya bakal terlempar dari persaingan pasar global. Sinergi kegiatan LSM di tingkat nasional dan internasional diperlukan bisa memengaruhi pemerintah dan banyak sekali lembaga internasional untuk ikut mengusahakan proteksi bagi masyarakat yang miskin dan rentan.

Sikap ini harus menjadi landasan ideologi LSM dalam mendirikan parpol demi menyebabkan demokrasi lebih bermakna.

Ivan A Hadar; Direktur Eksekutif IDe; Penerima Beasiswa dari Heinrich Boell Stiftung , Lembaga Politik Partai Hijau Jerman